Isi Draf Revisi UU KPK: Dari Penggeledahan sampai Barang Sitaan

Header Menu

Isi Draf Revisi UU KPK: Dari Penggeledahan sampai Barang Sitaan

Kamis, 05 September 2019

Isi Draf Revisi UU KPK: Dari Penggeledahan sampai Barang Sitaan
Isi Draf Revisi UU KPK - Berdasarkan isi Isi Draf Revisi UU KPK, Kewenangan KPK makin dibatasi melalui revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. Tidak hanya penyadapan, ternyata kegiatan penggeledahan juga harus memperoleh izin dari dewan pengawas.

Peraturan mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam draf revisi UU KPK tertulis dalam Pasal 47. Dikatakan apabila penyidik akan melakukan penggeledahan dan penyitaan, maka harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.

Berikut bunyi Pasal 47 dalam draf revisi UU KPK:

  1. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
  2. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.
  3. Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
    • nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
    • keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
    • keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
    • tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
    • tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
  4. Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Sedangkan dalam UU KPK saat ini, penyitaan diatur sebagai berikut:

Pasal 47 UU KPK saat ini:

  1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
  2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
  3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
    • nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
    • keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
    • keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
    • tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
    • tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
  4. Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Lelang Barang Sitaan Bisa Sebelum Putusan Inkrah?

Pada beberapa kasus, KPK seringkali melakukan pentitaan terhadap barang bukti yang diduga terkait korupsi. Beberapa contoh barang sitaan KPK adalah mobil mewah, perhiasan, dan sebagainya. Barang-barang sitaan KPK tersebut umumnya akan dilelang setelah berkekuatan hukum tetap atau proses hukumnya inkrah.

Aturan soal pelelangan barang sitaan itu terdapat pada Pasal 47A dalam draf revisi UU KPK. Berikut isinya:

Pasal 47A
  1. Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
  2. Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan dalam KUHAP, benda sitaan dapat dilelang sebelum proses peradilan apabila sifatnya cepat rusak atau berbahaya. Aturan soal itu tertuang sebagai berikut:

Pasal 45 KUHAP
  1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
    • apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
    • apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
  2. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
  3. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
  4. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
Pasal 46 KUHAP

  1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
    • kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
    • perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
    • perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
  2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Demikian sekilas informasi mengenai Isi Draf Revisi UU KPK: Dari Penggeledahan sampai Barang Sitaan. Semoga bermanfaat, salam.